Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Selat

Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional Efritadewi, Ayu; Jefrizal, Wan
Jurnal Selat Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (839.165 KB)

Abstract

Giving some penalties by sinking the foreign fishing vessels is one of the efforts of the country in eradicating of illegal fishing. Besides that it will also give a deterrent effect or will counteracting from violation in the border area or outside the border area that can harm Sovereignty of the country. Indonesian government policy that sinking the fishing vessels that has been proved doing the illegal fishing in Indonesia waters has raised many pro’s and contras. The conclusion that can be reach is what are the Impacts from sinking the foreign Fishing vessels. Is it positive or negative impact? The positive impact that happen from this policy is Indonesia government can stop illegal fishing activity and also to rescue aquatic habitat in the sea from bomb of foreign fishermen.  While the negative impact is pollution because of the explosion and burning the foreign vessels that can pollute the air around the sea.Writers suggest that law enforcement of sinking the foreign vessels must be conducted together with budget support facility that adequate with the enforcement, for example adequate personnel, adequate facilities and infrastructure (firearms, boat/ship, and fuel supply in operating the ship so that the supervisor can reach all part of the sea in Indonesia. Keyword:  Foreign Ship, Illegal Fishing   Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara illegal dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkal terhadap pelanggaran di Wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan Laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah apa saja Dampak dari penenggelaman kapal nelayan asing ini menimbulkan dampak yang positif dan juga menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya Bom nelayan asing. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara disekitar laut. Yang mana saran yang penulis berikan adalah Upaya penegakan hukum berupa penenggelaman kapal harus diiringi dengan dukungan anggaran fasilitas yang memadai dalam penegakkannya, misalnya personil yang memadai, sarana dan prasarana menunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga dukungan suplai BBM dalam pengoperasian kapal sehingga para pengawas mampu menjangkau seluruh bagian wilayah laut Indonesia. Kata kunci: Kapal Asing, Pencurian Ikan
Strict Liability Pada Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Defril Hidayat Defril; Arzam Arzam; Ayu Efritadewi
Jurnal Selat Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1091.337 KB) | DOI: 10.31629/selat.v9i1.4337

Abstract

Forest fires are a form of environmental damage, this occurs due to illegal burning or due to human treatment, therefore forest areas need attention. Recovery of the situation as a result of environmental pollution, the government forms a responsibility that is imposed on actors or businesses that can cause environmental pollution, this is called strict liability as stated in Law no. 32 Year 2009 About the Environment. This research uses normative law research methods. The purpose of this study is to find out how strict liability in forest conservation is regulated in a law. Article 88 of the Law on the Environment, explains that the concept of absolute responsibility is imposed on the perpetrator whose actions or efforts cause environmental pollution without having to prove an element of guilt, which means that the concept of the environment in the case of forest fires is to restore environmental conditions, not to take action. punish the perpetrator first. This study concludes that the concept of Strict Liability has been properly regulated in the UUPLH to restore a polluted environment and in the case of forest fires the concept of Strict Liability mandated by UUPLH has not been implemented considering the need for rapid environmental recovery, therefore the government acts as the person in charge which is not mandated by UUPLH. but this denial has a good purpose to protect the community from environmental pollution due to smog.
Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional Ayu Efritadewi; Wan Jefrizal
Jurnal Selat Vol. 4 No. 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (839.165 KB)

Abstract

Giving some penalties by sinking the foreign fishing vessels is one of the efforts of the country in eradicating of illegal fishing. Besides that it will also give a deterrent effect or will counteracting from violation in the border area or outside the border area that can harm Sovereignty of the country. Indonesian government policy that sinking the fishing vessels that has been proved doing the illegal fishing in Indonesia waters has raised many pro’s and contras. The conclusion that can be reach is what are the Impacts from sinking the foreign Fishing vessels. Is it positive or negative impact? The positive impact that happen from this policy is Indonesia government can stop illegal fishing activity and also to rescue aquatic habitat in the sea from bomb of foreign fishermen. While the negative impact is pollution because of the explosion and burning the foreign vessels that can pollute the air around the sea.Writers suggest that law enforcement of sinking the foreign vessels must be conducted together with budget support facility that adequate with the enforcement, for example adequate personnel, adequate facilities and infrastructure (firearms, boat/ship, and fuel supply in operating the ship so that the supervisor can reach all part of the sea in Indonesia. Keyword: Foreign Ship, Illegal Fishing Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara illegal dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkal terhadap pelanggaran di Wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan Laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah apa saja Dampak dari penenggelaman kapal nelayan asing ini menimbulkan dampak yang positif dan juga menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya Bom nelayan asing. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara disekitar laut. Yang mana saran yang penulis berikan adalah Upaya penegakan hukum berupa penenggelaman kapal harus diiringi dengan dukungan anggaran fasilitas yang memadai dalam penegakkannya, misalnya personil yang memadai, sarana dan prasarana menunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga dukungan suplai BBM dalam pengoperasian kapal sehingga para pengawas mampu menjangkau seluruh bagian wilayah laut Indonesia. Kata kunci: Kapal Asing, Pencurian Ikan
Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan Irwandi Syahputra; Elwi Danil; Oksep Adhayanto; Ayu Efritadewi
Jurnal Selat Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (754.572 KB) | DOI: 10.31629/selat.v8i1.2747

Abstract

Sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan kawasann perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Menempatkan sebagian wilayah tersebut mengakibatkan sulitnya melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang terutama barang kena cukai jenis rokok ditambah dalam hal penegakan hukum tindak pidana cukai tersebut belum ada yang di sampai kepengadilan.Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum tindak pidanacukai di perbatasan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas bintan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Sosiologis. Atau yang dikenal dengan empiris. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan dalam penegakan hukum pemberian sanksi tindakan harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi satu kesatuan yaitu ketidaktahuan orang akan barang yang dilarang, jumlah barang dalam hitungan sedikit dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang sama. Pemberian kuota pembebasan cukai terhadap barang kena cukai jenis rokok untuk konsumsi masyarakat harus dijadikan pertimbangan terhadap urgensi hal tersebut.